Google search engine
HomeEditorialNatuna dalam “Genggaman” Pengusaha Tambang

Natuna dalam “Genggaman” Pengusaha Tambang

Oleh: Amran, Pemimpin Redaksi Koranperbatasan.com

BARU-BARU ini terdengar kabar sebanyak 19 perusahaan tambang bersiap mengeruk tanah Natuna. Belasan perusahaan tersebut dikabarkan sudah mengantongi Wilayah Izin Usaha Produksi (WIUP).

Bahkan sejumlah perusahaan juga disebut-sebut telah melakukan ganti rugi lahan. Harganya bervariasi. Tanah yang bersertipikat berkisar Rp2.500-3.000 per meter. Alashak atau yang semisalnya: Rp1.000 sampai Rp2.000. Selain surat, lokasi lahan juga jadi penentu harga.

Para pengusaha ini akan menambang pasir silika atau kuarsa. Pasir tersebut bahan baku keramik, kaca, semen dan banyak lagi. Total lahan yang akan ditambang konon mencapai ratusan ribu hektar. Satu perusahaan diperkirakan akan menggarap 2 sampai 3 ribu hektar.

Pasir silika dari Natuna diketahui memiliki kadar besi (Fe) jauh lebih rendah dibandingkan daerah lain. Pasir tersebut akan diekspor ke Cina.

Belum diketahui secara pasti lokasi tanah yang akan dikeruk. Namun beberapa perusahaan telah menurunkan orang-orangnya melakukan survei. Mereka juga bernegosiasi dengan para pemangku kepentingan menawarkan dana bagi hasil.

Bisikan para pengusaha tambang yang menjanjikan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini agaknya sulit ditolak. Karena porsi pembagiannya besar.

Padahal rayuan tersebut tak lebih upaya memperolah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Agar mereka dapat segera menambang dan menjualnya.

“Satu perusahaan pun belum ada yang dikeluarkan IUP. Jika ada IUP maka akan keluar izin ekspor,” kata seorang sumber di Tanjungpinang yang paham masalah pertambangan, Selasa, 05 April 2022.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Kepri, Muhammad Darwin memastikan pihaknya belum menerima salinan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan (SK-IUP) perusahaan yang akan menambang pasir kuarsa di Natuna.

Pemprov Kepri, menurut Darwin, mengetahui keberadaan izin pasir kuarsa di Natuna melalui update informasi di aplikasi MOMI Minerba. Seluruh perizinan pasir kuarsa di Natuna diterbitkan pada rentang 2021 oleh pemerintah pusat.

Saat ini, kata Darwin, IUP pasir kuarsa di Natuna dalam tahap eksplorasi. Dalam tahap ini dikaji tiga kelayakan: teknis, ekonomis dan kelayakan lingkungan. Dengan indikator dokumen Studi Kelayakan (FS) dan dokumen lingkungan (Amdal/UKL/UPL).

“Secara regulasi kelompok Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) memberikan kontribusi secara langsung kepada Pemkab Natuna. Dengan indikator Pajak Daerah MBLB yang 100 persen disetorkan ke Pemkab (jika perusahaan melakukan penjualan),” ujarnya, Kamis, 14 April 2022 melalui telepon seluler.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepri, Hendri mengaku tidak tahu soal rencana penambangan pasir kuarsa di Natuna ini.

Menurutnya, kegiatan penambangan bisa dikatakan layak selama kebutuhan pasir digunakan untuk pembangunan dan kepentingan di dalam daerah. Oleh karenanya ia minta para penambang melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kata Hendri, penerbitan dokumen Amdal untuk kegiatan tersebut bukan kewenangan pihaknya tapi di tangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sesuai Undang-undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

“Mereka tidak menyampaikan. Kita harap mereka mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standart operating procedure (SOP),” ucap Hendri, melalui WhatsApp, Selasa, 12 April 2022.

Ia juga minta perusahaan yang akan menambang terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Mereka juga harus menyiapkan dana pinjaman untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan,” katanya.

Selain belum mengetahui ke mana pasir kuarsa tersebut akan dibawa, Hendri memastikan kegiatan tersebut akan berdampak buruk jika tidak memiliki izin.

“Cross check aja ke Pemkab Natuna. Kalau tak berizin akan berdampak buruk,” tuturnya.

Sementara rencana investor Cina membangun smelter pasir kuarsa di Indonesia, termasuk di Natuna, mendapat dukungan dari Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI).

“Kami pasti dukung. Investor tinggal menyiapkan rencana kerja dan modalnya. Kami siapkan lahan dan perizinannya,” kata Ketua Umum HIPKI, Ady Indra Pawennari usai melakukan pertemuan dengan investor Cina di Sekretariat HIPKI, Menteng, Jakarta Pusat, mengutip suarasiber.com.

Kata Ady, kepercayaan investor harus dijaga dan dikawal bersama. Jangan sampai mereka batal berinvestasi karena tidak mendapatkan informasi secara benar.

Chief Executive Officer (CEO) PT. Multi Mineral Indonesia, PT. Aneka Sumberdaya Indonesia dan PT. Intan Mineral Andalan itu optimis proses hilirisasi pasir kuarsa di Indonesia akan memberikan manfaat signifikan bagi perekonomian daerah.

“Pasir kuarsa ini merupakan mineral bukan logam jenis tertentu yang seluruh pajak dan retribusinya masuk ke kas daerah sebagai PAD. Jadi sudah pasti kontribusinya terhadap daerah cukup signifikan,” jelasnya.

Ady mencontohkan Kabupaten Lingga, yang sudah menikmati kontribusi pajak dan retribusi daerah dari kegiatan ekspor pasir kuarsa dalam bentuk low iron silica sand.

“Kabupaten Lingga adalah salah satu daerah yang PAD-nya tidak mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Bahkan, naik signifikan sejak pandemi mewabah di Indonesia pada awal 2020. Ini karena ekspor kuarsa berjalan lancar,” tukas Ady.

Perlu diketahui, hingga Januari 2022 Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Natuna belum final. Apakah Perda Nomor 10 tahun 2012 tersebut memunculkan potensi perkara agraria pasca diberlakukannya UU Kehutanan dan penerapan Peta Kehutanan di akhir 2021 lalu?

Imbas penerapan UU Kehutaan ini bisa saja tidak semua kawasan bisa diperjual-belikan. Kendati masyarakat Natuna mengaku telah menguasai lahan sebelum berlakunya UU Kehutanan dan Peta Kehutanan tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah desa, kelurahan hingga kecamatan, khususnya di kawasan tambang pasir kuarsa, harus memahami sebelum mengeluarkan surat tanah. Sebab DPRD Natuna, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis, 09 Desember 2021 lalu, mendapat penjelasan terkait perbedaan Peta Ruang Wilayah RTRW Natuna dengan Peta Kehutanan Kementerian LHK RI. (*)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments